DPRD Bombana Didesak Bentuk Pansus Korupsi

Rumbia, Kepres - DPRD Bombana didesak untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait adanya dugaan korupsi yang selama ini terkuak di permukaan, namun tak ada kejelasan dalam proses hukumnya. Banyak kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bombana belum menjadi perhatian serius para penegak hukum di daerah penghasil emas itu.

Hal itu menjadi salah satu tema yang disuarakan para pendemo Komite untuk Demokrasi dan Transparansi Anggaran (KUDETA) Bombana, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Bombana, Kamis (11/3).

Dalam aksi ini, KUDETA yang dikoordinir Andi Ahmad Mutawakkil, mengusung juga beberapa tuntutan yang menjadi keresahan masyarakat Bombana. Diantaranya, pengalokasian anggaran pengadaan mobil dinas untuk 22 camat se Kabupaten Bombana. Mereka menilai, pengadaan mobil dinas tersebut terkesan menghamburkan uang rakyat.



Kemudian, KUDETA juga mempersoalkan tunggakan pihak ketiga yang tidak terbayarkan pada tahun 2009 sebanyak Rp 74 Milyar. Mereka meminta agar DPRD Bombana untuk mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.



"Kami juga meminta kepada DPRD Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi izin KP yang dinilai tidak melakukan aktifitas dan cacat hukum, serta menolak semua investor asing yang masuk di Bombana," pinta Andi Ahmad Mutawakkil dalam orasinya.



Para demonstran melakukan orasi secara bergantian di halaman kantor DPRD Bombana, saat panitia anggaran sedang membahas RAPBD Bombana. Gerakan ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan setempat.



Ditengah sedang orasi, massa kemudian digiring dalam ruang rapat untuk berdialog dengan para anggota dewan. Dari total 25 anggota DPRD Kabupaten Bombana, hanya delapan anggota dewan panitia anggaran plus satu wakil ketua yang menerima para demonstran. Sisanya tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini juga mengundang keprihatinan para demonstran.



Menjawab tuntutan KUDETA beberapa anggota dewan yang hadir saat itu mengemukakan gagasan dan pendapatnya. Soal pengadaan mobil dinas, baik Wakil Ketua DPRD Bombana, H Rasyid, Ketua Fraksi Demokrasi Gerakan Indonesia Raya La Ode Usman Sandiri maupun Ambo Rappe dari PBR menyatakan sependapat dengan KUDETA yang menolak pengadaan mobil dinas camat.



Bahkan La Ode Usman Sandiri menyatakan bahwa F-Demokrasi Gerindra secara tegas menolak pengadaan mobil dinas tersebut. Pasalnya, pengadaan mobil dinas dinilainya belum tepat karena hanya akan menghabiskan anggaran daerah dan akan membuat ketersinggungan rakyat Bombana.



"Sekedar diketahui, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan mobil dinas, itu mencapai kurang lebih Rp 6 Milyar. Jumlah ini cukup besar, sementara masih ada beban utang yang harus ditalangi sebesar Rp 74 Milyar. Makanya, dari fraksi kami menolak pengadaan mobil dinas ini, dan itu sudah kami sampaikan melalui pemandangan umum fraksi beberapa waktu lalu," terangnya.

Senada dengan Usman, Ambo Rappe juga kembali mempertegas soal rencana pengadaan mobil dinas itu. "Pengadaan mobil dinas memang perlu dipertanyakan, karena sebenarnya sudah banyak mobil-mobil dinas eksekutif, termasuk kendaraan dinas yang ditarik dari DPRD ini yang dipakai anggota dewan sebelumnya. Sebenarnya tidak perlu lagi kita mengadakan mobil dinas baru, tinggal bagaimana caranya memanfaatkan secara maksimal kendaraan-kendaraan dinas yang ada dalam rangka memperlancar tugas-tugas eksekutif," timpalnya.

Soal utang Rp 74 Milyar, anggota dewan lainnya, Ahmad Mujahid menyampaikan, dalam pembahasan anggaran APBD saat ini pihak panitia anggaran secara detail mengoreksi satu persatu alokasi anggaran yang diusulkan dinas-dinas. Dalam rangka efisiensi dan untuk menalangi utang Rp 74 Miliar tersebut, kata Mujahid panitia anggaran memangkas dan menghapus plot-plot anggaran kegiatan yang sifatnya tidak prioritas.

"Alhamdulillah, dari tiga dinas yang sudah menyampaikan RKA-nya kita sudah mensaving Rp 400 juta. Dana-dana saving ini kita harapkan dapat membantu menyelesaikan utang tadi. Defisit Rp 74 Miliar itu sebenarnya bukan hanya utang kepada rekanan yang belum terbayarkan, tetapi termasuk biaya operasional beberapa dinas yang belum cair di 2009," terang Mujahid. Makanya, lanjut dia, DPRD semaksimal mungkin mengupayakan agar utang tersebut bisa terselesaikan di 2010 ini.

Setelah berdialog selama kurang lebih dua jam dengan topik bahasan sebagaimana tuntutan itu, KUDETA akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Satu yang menjadi catatan dan menjadi harapan mereka agar DPRD Bombana untuk konsisten dengan apa yang telah disampaikan, terutama mengenai listrik dan evaluasi izin-izin KP yang ada. CR9 (Ardyano Ronaldo 9).