Investor Asing Dilarang Masuk Bombana

Kendari, KP
Potensi tambang nikel dan emas di Bombana mengundang minat banyak perusahaan lokal maupun asing untuk berinvestasi. Saat ini, di daerah itu telah tercatat lebih dari 40 perusahaan yang menanamkan modalnya. Namun hal itu ternyata belum cukup. Informasi yang diperoleh, Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana kini siap-siap mendatangkan perusahaan asing untuk ikut berinvestasi di wilayah pemekaran Buton tersebut.
Niat kedatangan perusahaan asing itu pun kini menjadi kecemasan dan mendapat penolakan dari sejumlah elemen di Bombana. Ketua Pengurus Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana (IMPIB), Muh. Arwin Malik mengatakan, keinginan pemerintah untuk mendatangkan investor asing di Bombana bukan solusi tepat untuk memakmurkan daerah. " Jumlah investor sudah cukup banyak. Tidak perlu lagi menambah yang baru. Apalagi menghadirkan perusahaan asing, "tolaknya.
Yang diperlukan saat ini menurut Arwin adalah pengelolaan dan penataan efektif dari Pemda kepada investor yang ada. Karena menghadirkan kembali investor akan menimbulkan masalah di lapangan. Misalnya, tumpang tindih lokasi kuasa pertambangan. " Tumpang tindih lokasi KP saja saat ini sudah banyak. Apalagi ditambah kehadiran investor baru, " ungkapnya lagi. Sahral, rekannya dari IMPIB juga menambahkan, jika Pemkab menghadirkan perusahaan asing maka akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena komitmen, kontribusi kepada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana tidak jelas.
Contohnya, perusahaan asing PT Freeport di Timika yang terus menimbulkan konflik perpanjangan di tanah Papua. '' Mahasiswa Bombana dengan tegas menolak kedatangan perusahaan asing itu. Kemudian meminta Pemda untuk memberikan perhatian khusus kepada perusahaan dalam regional yang melakukan aktivitas pertambangan di Bombana. IMPIB juga mengharapkan, agar Pemkab mencabut izin KP yang nuansanya milik perusahaan asing. Asumsinya, investor lokal mampu melakukan pengelolaan pertambangan yang lebih baik, dengan peratalan yang sama dengan asing,'' tandas Sahral yang juga mantan ketua IMPIB itu. (Aan der Bougiese)

Laporan Produksi Tambang Emas Bombana PT.PLM Transparan

Kendari (ANTARA) - Manajemen perusahaan pertambangan PT Panca Logam Makmur (PLM) salah satu perusahaan pemegang kuasa pertambangan (KP) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tengara mengatakan, selalu transparan terhadap hasil produksi selama beraktivitas di wilayah itu.

"Pihak perusahaan PT PLM selama melakukan aktivitas pada bulan Maret hingga November 2009 secara transparan melaporkan hasil produksi emas kepada negara," kata Manajer PT PLM Cabang Kendari, Lukman Azis di Kendari, Minggu.

Ia menyebutkan, pada triwulan pertama (April, Mei,dan Juni 2009), sejak perusahaan itu melakukan aktivitas, berhasil memproduksi emas sebanyak 27 kilogram.

Begitu pula pada bulan Juli, Agustus dan September, juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan meraih produksi rata-rata di atas 20 kilogram per bulan.

"Khusus bulan Oktober dan November ini, hasil produksi kami belum tahu persis, namun secara per triwulan sudah dilapor ke negara dengan pembayaran melalui rekening 501," kata Lukman.

Menurut Lukman, PT PLM secara terbuka per triwulan melaporkan hasil yang diraih dan tidak pernah menutup-nutupi kegiatan selama melakukan eksploitasi dan eksplorasi di kawasan Desa Wububangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabaupaten Bombana.

Berdasarkan izin KP yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan setempat, pihak perusahaan PT PLM mendapat lahan seluas lebih 1.000-an hektare. Sekitar 45 persen dari luas lahan itu merupakan kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sisanya merupakan hutan produksi (HP).

Terkait masalah tenaga kerja yang telah dilibatkan di perusahaan itu, Lukman Azis mengatakan, dari lebih 900 karyawan yang diperkerjakan itu semuanya masih berstatus kontrak dengan upah yang diterima setiap bulan paling rendah Rp1,2 juta per orang.

"Sekitar 90 persen dari jumlah karyawan yang kami pekerjakan di perusahaan itu adalah direkrut dari masyarakat lokal di Kabupaten Bombana, Sultra, dan sisanya diambil dari luar daerah yang bekerja sebagai tenaga ahli dan teknis di bidang pertambangan," katanya.

Keterangan dari Pemkab Bombana mencatat, sejak ditemukannya tambang emas di wilayah itu Agustus 2008, pemerintah telah mengeluarkan izin kuasa pertambangan (KP) di atas lahan kurang lebih 22 ribu hektare pada 16 KP.

Sekitar 150 hektare itu masuk hutan konservasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TN-RAW) dan salah satu pemegang KP adalah perusahaan darah (PD) Utama Sultra.

Potensi Emas Bombana 165 Ribu Ton

KASIPUTE. Penduduk Kabupaten Bombana mungkin layak disebut Orang Kaya Baru (OKB). Bagaimana tidak, potensi emas kabupaten yang baru berusia 3 tahun ini mencapai 165 ribu ton. Padahal jumlah penduduknya hanya 102 ribu orang. Status OKB patut disematkan jika Pemkab Bombana tetap menutup pintu bagi warga dari daerah lain yang ingin ikut menambang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana, Kahar, menjelaskan angka potensi tersebut didapat dari hasil penelitian dan survey Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan para geolog dari Bandung. "Potensi emas yang dimiliki kabupaten ini 165 ribu ton," kata Kahar, yang ditemui KONTAN di kediamannya, Rabu Malam (24/9)

Kahar menjelaskan, untuk mengeksplorasi kandungan emas itu, Pemerintah Kabupaten Bombana akan menempuh dua cara. Pertama, untuk mengelola kandungan emas yang berada di dalam sungai, pemerintah akan memberdayakan masyarakat lokal melalui pertambangan rakyat. Kedua, untuk mengeksplorasi kandungan emas yang berada di perbukitan, pemerintah akan mengundang investor atau kuasa pertambangan. "Karena butuh teknologi tinggi dan investasi yang besar untuk mengeksploitasinya, kami buka pintu untuk investor," ucapnya

Untuk mengeksplorasi emas di sungai Tahi Ite, kata Kahar, masyarakat cukup menggunakan alat sederhana seperti wajan, linggis, dan sekopeng. Sungai yang akan dieksplorasi itu sendiri panjangnya mencapai 20 km. Agar tertib, aliran sungai dan anak sungai sepanjang 20 km itu, di pecah-pecah Pemkab menjadi 10 zona penambangan. "Tiap zona dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapat 50 meter," urainya.

Untuk mengelola kandungan emas yang berada di perbukitan di desa Raurau, kata Kahar, Pemkab pasti mengundang investor. Sungai Tahi Ite dikelilingi perbukitan, baik di sebelah utara, selatan, barat maupun timur. Pemkab meyakini emas juga terhampar di areal perbukitan itu. "Tapi untuk saat ini kami masih fokus mengurusi tambang rakyat terlebih dulu," katanya

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membawa sampel lempengan emas seberat 117 gram milik Kepala Desa Bambarema, Kecamatan Rarowatu, ke Jakarta. Pemprov akan memperlihatkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di Bombana, Pemkab dan DPRD sibuk menyiapkan studi banding. Dalam waktu dekat mereka berencana pergi ke sejumlah daerah yang memiliki tambang emas seperti Kalimantan dan Timika, Papua. Selain belajar menambang emas dari orang Timika dan Martapura, mereka juga studi banding ke Bogor. Kota hujan ini memiliki pusat penelitian teknologi pertambangan. Di Bogor, emas dari Bombana juga akan dites.

Indonesia Akan Beralih ke TV Digital Tahun 2015 (Nalappooo Inrenna Raya'E)

Demi mewujudkan rencana pemerintah untuk beralih dari TV analog ke TV digital, ternyata pemerintah harus menghutang ke negeri matador, Spanyol.

'Dalam pengembangan TV digital di tanah air, kita diberi pinjaman lunak oleh pemerintah spanyol sebesar kurang lebih sekitar 17,6 juta Euro atau Rp 253 miliar," ujar Direktur Jendral Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depkominfo Freddy Tulung di kantor Depkominfo Jakarta, Jumat 26 Juni 2009.

Menurut Freddy, Spanyol memberi pinjaman karena juga ingin membantu pengembangan sekaligus peremajaan infrastruktur dan jaringan stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dinilai sudah tua.

Bantuan dari Spanyol itu, rencananya dialokasikan untuk memperlluas jangkauan wilayah coverage siaran. "Bantuan ini nantinya juga dioptimalkan untuk perluasan jangkauan ke daerah-daerah terpencil dan perbatasan, yang mana masih sulit dijangkau, bahkan oleh jaringan TV analog sekalipun," kata Freddy.

Hutang sebesar itu, kata Freddy, tidak termasuk stimulus untuk pembiayaan set top box, melainkan hanya mencakup jaringan semata. "Untuk set top box, kami harapkan para produsen perangkat televisi maupun vendor perangkat elektronik yang memasarkannya."

Hingga kini, baru ada dua produsen perangkat elektronik yang memproduksi televisi beserta set top box, yakni LG dan Polytron. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan untuk bisa beralih total ke TV Digital pada 2015.

Sementara, Amerika Serikat di bawah Presiden Obama, telah beralih ke TV digital sejak pertengahan bulan ini. (vivanews) >>> http://www.ketok.com

Pasang Cabup Bombana Berebut Jalur Independen (Yg Penting Mau Mencairkan Untuk Mahasiswa Bombana di Yogyakarta.

Rumbia, Kepres-Pesta demokrasi di Kabupaten Bombana rencananya akan dihelat 8 Agustus 2010. Geliat politik di daerah penghasil emas ini mulai hangat. Berbagai upaya sedang ditempuh sejumlah calon untuk bisa lolos memeriahkan hajatan rakyat lima tahunan itu. Sejumlah kandidat sedang sibuk mengurus pintu sebagai kendaraan politiknya menuju panggung pesta demokrasi tersebut.

Di tengah kandidat lain sedang melakukan manuver politik mencari pintu partai, baik nonseat maupun partai seat, empat kandidat lain justru berebut jalur independen.

KPU Bombana mencatat, sejauh ini terdapat empat pasang bakal calon bupati yang melirik jalur independen. Hal itu terlihat dari dukungan masing-masing pasangan yang masuk di KPUD Bombana sebagai syarat pengajuan bakal calon. Keempat pasang bakal calon tersebut adalah pasangan Bustam MSi-Abdul Rauf Abidin, pasangan Syam Syahril-Mansyur Lababa, pasangan Djaliman Mahdy-Muhammad Arham dan pasangan Nasaruddin Sahaba-Usman P.

"Dukungan keempat pasang bakal calon bupati yang akan maju melalui jalur independen, sudah masuk, sekarang kita lagi verifikasi di tingkat PPS dan PPK," ungkap Ketua Pokja Pencalonan KPU Bombana, Iskandar, kemarin. Seraya menambahkan bahwa verifikasi dukungan tersebut dilakukan untuk mengetahui sah tidaknya dukungan tersebut.

Iskandar menyampaikan, sebagaimana diamanahkan dalam UU, setiap pasang bakal calon dapat menggunakan jalur independen manakala pasangan tersebut mendapat dukungan sah sebesar 6,5 persen dari total jumlah penduduk daerah setempat.

Untuk Pilkada Bombana yang berpenduduk 138.688 jiwa, kata Iskandar, setiap pasang bakal calon harus didukung minimal 9.080 jiwa untuk bisa maju di pemilihan nanti.

Makanya, tegas dia, untuk memenuhi persyaratan itu, pihak PPS dan PPK di 22 kecamatan se Kabupaten Bombana sedang melakukan verifikasi, jangan sampai ada yang ganda atau ada dukungan fiktif.

Menurutnya, jika dalam verifikasi tersebut ditemukan dukungan ganda atau fiktif, maka dukungan ganda atau fiktif itu akan dicoret dari daftar dukungan.

"Hasil verifikasi dukungan ini sudah harus masuk paling lambat tanggal 15 Mei. Kami beri dead-line sampai 15 Mei. Sejauh ini, dari 22 PPK yang ada, baru tiga yang masukkan hasil verifikasinya. PPK Poleang Tenggara, PPK Rarowatu Utara dan PPK Lantari Jaya," sebut Iskandar.

Pada kesempatan itu, Iskandar menyampaikan, hasil verifikasi dukungan bagi pasangan bakal calon bupati akan diplenokan pada 19 Mei 2010 mendatang, sehari sebelum pendaftaran bakal calon bupati. Dalam pleno nanti, kata dia, KPU Bombana tidak serta merta secara langsung menggugurkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan. Namun lanjutnya, KPU Bombana masih akan memberikan kesempatan setiap pasangan bakal calon independen untuk melengkapi atau menyempurnakan dukungannya.

"Tidak menutup kemungkinan keempat-empatnya bisa menggunakan jalur independen, asalkan memenuhi syarat UU seperti yang saya jelaskan tadi," pungkas Iskandar.

Tanggapan:
Pilkada Bombana yg akan digelar Tgl 8 Agustus 2010 nanti merupakan moment penting untuk penentuan nasib 138.688 jiwa masyarakat bombana.- Diharapkan para wajib pilih menjatuhkan pilihan berdasarkan hati nurani. jangan pilih Calon Bupati dan wakil Bupati yang terkait kasus korupsi, karena akan merugikan masyarakat selama 5 tahun ke depan.- Lihat APBD Bombana tahun 2005, 2006 dan 2007 Rp.500 miliar lebih, berapa yang dapat dinikmati oleh masyarakat Bombana (By : Arief Lopha)...............

Investor Tambang Bangun Dermaga Laonti (Bagaimana Dgn BombanaQ .?.?.?????)

Andoolo, KP Sekali berkunjung di Laonti, dua agenda diselesaikan H. Imran. Bupati Konsel yang kini kembali bertarung dalam Pemilukada memperebutkan posisinya untuk kedua kali itu melakukan kampanye
sekaligus meresmikan dermaga Kecamatan Laonti di Desa Sangi-sangi. Agenda peresmian tersebut dilakukan pasca masa kampenye Imran sebagai calon bupati berakhir pada pukul 17.00 Wita, akhir pekan lalu.
Untuk diketahui, dermaga permanen tersebut dikerja secara swadaya oleh masyarakat atas dukungan anggaran dari investor pertambangan berbendera PT Gerbang Multi Sejahtera sebesar Rp 130 juta. " Ini kesyukuran kita bagi pemerintah dan masyarakat. Sebab di Kecamatan Laonti khususnya, ada investor yang membantu pembangunan tambatan perahu dengan lebar enam meter dan panjang 60 meter," ujar Bupati Konsel, H. Imran didampingi Wakilnya, H. Sutoardjo Pondiu dan Ketua DPRD Edy, termasuk petinggi dari PT GMS. Ia mengatakan, tambatan perahu yang dibangun perusahaan tambang di Laonti ini akan menjadi contoh pembuatan bangunan serupa di seluruh pesisir Kecamatan Laonti.
" Selama ini tambatan perahu yang dibangun pemerintah berkonstruksi kayu. Karena itu ke depan akan dibangun dengan tiang pancang dari konstruksi beton, sehingga penggunaannya lebih tahan lama," katanya sambil menegaskan bila dalam peresmian itu Ia berkapasitas sebagai bupati, bukan calon bupati. " Sore ini jadwal kampenye sudah berakhir pukul 16.00 Wita. Setelah itu, jabatan Bupati sudah kembali melekat, karena itu dermaga ini dapat diresmikan. Untuk itu kepada seluruh warga untuk dapat memanfaatkan dan menjaga dermaga ini dengan baik. Juga terimakasih banyak kepada PT GMS atas partisipasinya membantu pemerintah dan masyarakat,"tandasnya.

Kasus Korupsi Bupati Bombana Diungkit Maning

*Kejaksaan Dinilai 'Masuk Angin'

Rumbia, Kepres-Kasus dugaan korupsi APBD Bombana 2007/2008 senilai Rp 7,6 miliar yang diduga melibatkan Bupati Bombana Atikurahman masih menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Bukan hanya GNPK yang menyuarakan sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkup Pemprov Sultra, namun Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALMAK) Sultra, juga ternyata fokus dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan penguasa daerah penghasil emas itu.

Koordinator ALMAK Sultra, Alhalik, menilai, ada kejanggalan dalam proses pengusutan dugaan korupsi Bupati Bombana. Bukan hanya lamban, namun dimata Alhalik, Kejaksaan Tinggi malah terkesan tidak serius mengusut tuntas kasus tersebut.

"Alasan belum ada ijin pemeriksaan dari Presiden saya kira itu hanya celoteh belaka. Sebagai penegak hukum yang paham aturan, saya yakin mereka (jaksa, red) tau bahwa sebenarnya penyidik mempunyai hak untuk melanjutkan penyelidikan terhadap kasus Bupati Bombana," ketus Alhalik kepada koran ini, Sabtu (8/5).

Alhalik menjelaskan, memang dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ada klausul aturan mengenai penyelidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa tindakan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik.

Hanya saja, lanjut dia, pada ayat (2) pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak diberikan oleh presiden dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterbitkannya permohonan, proses pemeriksaan memungkinkan untuk dilakukan.

"Aturan ini terkesan sengaja diindahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sultra sebagai pihak yang menangani kasus tersebut. Padahal, kalau kita betul-betul mau bekerja sesuai aturan, kejaksaan tidak harus terus menerus menunggu ijin presiden. Jangan nanti satu tahun keluar ijin presiden, satu tahun juga baru mau berbuat. Permohonan ijin ke presiden saya kira sudah lama, sudah lewat 60 hari. Harusnya kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan," papar Alhalik.

Karena itu, Alhalik mendesak kepada Kejaksaan Tinggi Sultra untuk memeriksa Bupati Bombana yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2009 lalu.

Bagi dia, tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Tinggi untuk tidak menuntaskan kasus tersebut. Kalaupun pada akhirnya kejaksaan tidak juga melakukannya, berarti kata Alhalik, kejaksaan sudah 'masuk angin'. Dan hal itu akan menodai semangat penegakan supremasi hukum di negeri ini yang selalu dikampanyekan Presiden SBY.

Sebenarnya, lanjut Alhalik, indikasi masuk angin di Kejati terkait kasus ini telah tercium sejak jauh hari sebelumya, sejak Atikurahman ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan.

"Semestinya, pada waktu itu kejaksaan langsung menahan tersangka. Tapi itu tidak dilakukan. Entahlah, kami juga tidak mengerti dengan mental penegak hukum kita sekarang ini. Padahal kan, penahanan terhadap tersangka dalam sebuah kasus, apalagi kasus korupsi, harus dilakukan. Memang sebagai kepala daerah, Atikurahman tidak mungkin melarikan diri. Tapi kan besar kemungkinan beliau (Atikurahman) bisa mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Karena itu kejaksaan semestinya melakukan penahanan," tohok Alhalik.

Senada dengan Alhalik, Alasman Mpesau melihat, ada yang tidak beres dengan kejaksaan dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan bupati Bombana. Mantan Sekjend Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPUH) Sultra ini mencurigai telah terjadi deal-deal antara penegak hukum dengan tersangka. "Patut kita curigai, karena memang realitasnya mengisyaratkan seperti itu," katanya.

Pada kesempatan itu, alumni Fakultas Hukum Unhalu ini juga menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi yang terkesan berlindung di balik nama presiden. "Sedikit-sedikit karena belum ada ijin dari presiden, padahal kan tidak selamanya harus menunggu ijin presiden. Ada batas waktu menunggu ijin," terangnya.

Karena itu, Alasman meminta agar Kejaksaan tidak terus menerus berlindung dibalik nama Presiden, seolah-olah kasus tersebut mandek ditangan SBY. "Padahal kan tidak," cetus Alasman. Kejaksaan harus menunjukan wibawanya di mata publik, jangan giring masyarakat untuk tidak percaya lagi dengan penegak hukum," cetusnya.

Selain itu, Alasman juga menyayangkan sikap DPRD Bombana yang terkesan tidak menjadikan persoalan ini sebagai sesuatu yang urgen. Sebagai wakil rakyat, kata dia DPRD Bombana semestinya mendorong masalah ini agar kejaksaan serius menuntaskan kasus ini.

"Satu hal yang harus dipahami, sebagai wakil rakyat dan digaji dari uang rakyat Bombana, DPRD Bombana semestinya bekerja untuk kepentingan masyarakat Bombana, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, jangan hanya mempersoalkan kenapa eksekutif tidak menganggarkan mobil dinas dewan. Tapi yang terpenting, bagaimana agar penanganan kasus-kasus korupsi di Bombana dapat berjalan dengan baik, khususnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di Bombana ini," pungkasnya.

Demo Korupsi Bombana Berakhir Bentrok

Kendari, KP Sekelompok massa berbendera Komite untuk Demokrasi Keadilan dan Transparansi Anggaran (Kudeta) Sultra terlibat adu jotos dengan staf Kejaksaan Tinggi (Kejati). Akibat tindakan kekerasan tersebut, beberapa diantaranya

mengalami luka lecet. Insiden itu sendiri berawal ketika para demonstran melakukan orasi di depan kantor Kejati Sultra dan mendesak bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, Donny Kadnezar Irdhan, MH untuk memperjelas proses penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bombana.
Massa menginginkan untuk bertemu langsung dengan Kajati namun keinginan tersebut tidak terpenuhi. Mereka pun memaksakan diri masuk ke kantor kejaksaan untuk menemui pimpinan adhyaksa itu. Formasi proteksi Staf Kejati langsung dilakukan untuk memback up kantor mereka yang "disabotase" demonstran Kudeta Sultra. Aksi saling dorong kedua kubu tak dapat dihindarkan hingga berakhir pada adu jotos, tendangan, bahkan memukul dengan pentungan.
Dalam aksi tersebut, besi pengaman tangga sempat copot akibat saling dorong antara pegawai kejaksaan dengan demonstran. Mereka akhirnya saling kejar-kejaran di halaman kantor Kejati Sultra. Beberapa demonstran yang melakukan aksi mengalami luka lecet. Sebelumnya, para demonstran telah ditemui Humas Kejati Sultra, M. Idris Gani. Di hadapan pendemo, Idris berjanji akan mempertemukan mereka dengan Wakajati untuk membahas persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut. Pasalnya, Kajati Sultra tidak ada di tempat. Namun, pendemo ngotot bertemu dengan Kajati Sultra.
Korlap Kudeta Sultra, Hermansyah mengatakan, pergerakan yang dilakukan kemarin untuk mendesak Kejati Sultra mempercepat pemeriksaan secara tuntas terhadap Bupati Bombana, Atikurahman dan Wakilnya, Subhan Tambera yang diduga terindikasi terlibat dalam kasus korupsi di daerahnya. Mereka juga meminta transparansi Kejati Sultra terkait masalah tuntutan yang menyebabkan bebasnya Sekab Bombana, Idrus Effendi Kube, termasuk tuntutan penjara terhadap Haikal Atikurahman. " Termasuk dugaan korupsi yang melibatkan Pelaksana Sekab Bombana, Rustam Supendy," ujar Hermansyah.

Silaturrahmi Akbar (Tudang Sipulung) KKSS di Sul-Tra

Gubernur Hadiri Silaturahmi Akbar KKSS Sultra

Kendari,Kepres - Musyawarah Wilayah Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Sulawesi Tenggara dirangkaikan Silahturahmi Akbar Pagelaran Seni Budaya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) berlangsung di Pelataran Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu (1/5).

Gubernur Sultra Nur Alam sempat hadir dan membuka langsung acara tersebut. Pada acara itu Nur Alam berkesempatan melakukan prosesi adat dengan menyelipkan uang pecahan Rp 100 ribu di bagian kepala terhadap kelima penari tari Pagellu asal Kabupaten Tana Toraja.

Tak hanya Gubenur Sultra, istri Gubernur Hj Tina Nur Alam, Ketua DPRD Sultra drg Sutan Harahap, Wali Kota Kendari Ir Asrun MEng.Sc, Bupati Bombana H Atikurahman dan beberapa pejabat lainnya juga berkesempatan menyelipkan uang di bagian kepala para penari dan penabuh gendang.

Pada pagelaran seni dan budaya tersebut, selain menampilankan tarian dari Tana Toraja juga ditampilkan sejumlah lagu-lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan. .

Pagelaran seni bertema memperkokoh kebersamaan dalam menyukseskan program Provinsi Sultra Bahteramas diikuti 20 paguyuban di antaranya, paguyuban Jeneponto, Takalar, Wajo, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Soppeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Luwu Raya, Enrekang dan lain-lain. Nur Alam sempat mencicipi makanan khas yang dihadirkan masing-masing stand paguyuban.

Silaturrahmi akbar ini dihadiri Wakil Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS Mayjen Purn Nur Aman, Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili H Andi Baso Pajalangi.

Menurut Nur Aman, Ketua Umum BPP KKSS akan hadir sore harinya. "Keterlambatan Ketua Umum BPP KKSS hadir di Kendari berhubung ada sesuatu urusan penting yang harus diselesaikan.