Dikti Kucurkan Dana Pengabdian pada Masyarakat

Kendari,KP
Tahun anggaran 2009 ini, Ditjen Dikti Depdiknas menganggarkan dana pengabdian dosen di Unhalu sekitar Rp 1,19 miliar. Dana itu akan digunakan sebanyak 32 jenis pengabdian berupa penerapan teknologi pada sejumlah daerah di Sultra.
Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Unhalu Dr Onu La Ola mengatakan, dana dari Dikti untuk pengabdian sebesar Rp 1.197.970. 000. Telah digunakan sejumlah dosen sesuai pengajuan judul sebelumnya.
"Kalau sesuai judul yang diajukan para dosen sekitar Rp 3 miliar. Namun yang disetujui hanya Rp 1,19 miliar tahun 2009 ini," jelas Dr Onu kemarin (20/10).
Menurutnya ke 32 judul pengabdian masyarakat itu semuanya telah dilakukan pada sejumlah daerah seperti di Konsel, Konawe, Konawe Utara,Wakatobi, Bombana dan Kota Kendari. Semuanya berbasis teknologi dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
Dr Onu merinci, untuk di Konsel seperti peningkatan budidaya kakao dan komoditi lain, termasuk penerapan teknologi peningkatan mutu sagu serta pendampingan terhadap petambak udang windu. Kemudian di Bombana juga dilakukan pengabdian seperti pengelolaan air bersih di sekitar lokasi penambangan emas.
Untuk Kabupaten Muna juga dilakukan pengabdian tentang penggunaan pakan buatan untuk budidaya ikan kerapu. Di Kendari sejumlah pengabdian juga di lakukan baik dibidang pertanian maupun peningkatan pendidikan siswa.
''Semua pengabdian tersebut saat ini sedang dalam proses. Masing-masing dosen yang bertanggung jawab melaporkannya ke LP2M untuk dijadikan laporan ke pusat. Pengabdian itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup mereka," ucapnya.
Selain biaya dari Dikti Depdiknas, banyak penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen Unhalu bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ada juga pendanaan yang diberikan Badan Pengkadian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bandung.

Haekal Malu Keluar Sel, Ayahnya Belum Besuk

Beberapa nama beken di Sultra, menjadi penghuni di Rumah Tahanan (Rutan) Punggolaka. Diantaranya Haekal Atikurrahman, putra bupati Bombana Atikurrahman dan Jusuf Ponea (JP). Kondisi mereka ibarat from hero to zero. Apa yang mereka lakukan di Rutan?

Eko Mardiatmo Junus
-------------------------

Sabtu (8/8) dua hari lalu di Rumah Tahanan (Rutan) Punggolaka, suasana terlihat ramai. Deretan motor dan beberapa mobil terlihat parkir di halaman depan. Selain motor dan mobil, beberapa orang berdiri di depan pintu masuk. Pintu yang terbuat dari pelat besi tebal itu berulang kali berderit karena dibuka dan tutup.
Di balik pintu, dari dalam ruangan seorang petugas jaga berdiri mengontrol antrean. Tangannya tak pernah lepas dari pintu. Sekali waktu pintu itu ia buka, tidak lama berselang pintu ditutup kembali.
Suasana di dalam Rutan tersebut ternyata tidak segarang anggapan orang. Paling tidak hari itu, di ruang besuk. Meski pergerakan dibatasi jeruji kokoh dan tinggi di semua penjuru, tapi beberapa tahanan yang mendapat kunjungan dari kerabatnya terlihat bebas bercengkerama di ruang tunggu.
Tapi di dalam ruang tunggu itu, yang ada hanya penghuni kelas teri. Tidak ada Haekal ataupun JP. Ternyata, kata salah seorang petugas di Rutan, orang penting diberi perlakuan khusus. Katanya untuk menghormati mereka, ruang jenguk mereka tidak disatukan dengan penghuni biasa, mereka diberi ruang besuk ’’VIP’’ di salah satu kamar jaga di dalam ruang steril, dekat pintu masuk.
Petugas itu ternyata tidak membual. Tidak lama kemudian empat pria datang membesuk bersamaan. Satu orang diantara mereka yang berpostur tambun dan mengenakan pakaian rapi ala PDH anggota dewan, mengisi buku tamu, sedang yang lain berdiri di belakangnya. Sepertinya mereka datang dalam satu tim, dengan tujuan yang sama.
Dugaan itu tidak salah. Beberapa menit berselang, seorang petugas jaga, terlihat menggiring seorang pria yang pagi itu mengenakan baju tahanan orange, bertuliskan ’’tahanan’’ di bagian belakangnya di padu dengan celana puntung krem. Orang itu adalah Haekal. Melihat Haekal, mereka berempat lalu menyambut dan bersalaman dengan ’’putra mahkota Bombana’’ itu sambil berjalan masuk ke dalam ruang besuk ’’VIP’’.
Tak ada yang berubah dari sosok anggota dewan terpilih kabupaten Bombana itu, sejak dirinya digiring ke Rutan, beberapa hari lalu. Rambut berombaknya masih terlihat acak-acakan, belum dicukur, kumis tipis masih tetap dia pelihara, kulitnya masih tetap coklat kehitaman, dia masih bisa tetap tersenyum meski tuduhan korupsi APBD Bombana sebesar Rp 7,5 miliar dialamatkan padanya.
Empat orang penjenguk Haekal, itu tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa oleh-oleh koran lokal Sultra. Dari celah pintu yang terbuka, pria kelahiran 2 Januari 1986 itu terlihat serius memelototi setiap halaman Kendari Pos. Berkali-kali ia membuka lembar demi lembar halaman, entah apa yang dicarinya.
Saat itu, Haekal terlihat duduk membelakangi jendela. Empat orang tersebut terlihat membagi diri. Dua orang duduk di sisi kiri Haekal juga dengan posisi membelakangi jendela. Satu orang berdiri agak jauh. Satu orang sisanya yang bertubuh tambun berdiri tepat di hadapan Haekal, sambil berbicara. Di depannya tampak sebuah map yang diletakkan di meja.
Pembicaraan lima orang tersebut kemudian terlihat sedikit lebih serius. Meski tidak bisa menguping apa yang dibicarakannya karena kondisi pintu yang dirapatkan (meski kadang terbuka karena ada penjaga keluar masuk), tapi dari gurat muka Haekal, sepertinya pembicaraan itu serius, karena Haekal tampak menatap ke arah pria bertubuh tambun itu yang sedang komat-kamit memberikan wejangan.
Wajar saja Haekal diberi wejangan. Empat orang tersebut, ternyata tim pengacara Haekal. Itulah yang tercatat di buku kunjungan. Nama pria yang mengisi buku tamu itu Bhisma W, SH. Pada kolom pekerjaan dia mengisi dengan advokat, yang akan dikunjungi adalah Haekal, dan tujuannya adalah advokasi.
Sejak pukul 09.40 hingga 10.35, empat orang tersebut masih bersama-sama dengan Haekal di dalam ruangan. Sampai saat itu, tidak ada tamu lain bagi pria kelahiran Ujung Pandang itu.
Salah seorang petugas jaga lainnya di Rutan, yang tidak ingin namanya di korankan, mengatakan, saat pertama kali menjadi anggota komunitas Rutan di blok D nomor 1, Haekal, tampak sangat ’’pemalu’’ ia tidak pernah keluar dari dalam selnya. Meski penghuni lain mencari aktivitas sekedar untuk mengeluarkan keringat dan bersosialisasi, Haekal tak mau keluar sel. ’’Mungkin dia masih malu,’’ katanya.
Pada hari pertama, ujar petugas jaga itu, Haekal sebenarnya sempat akan dijenguk oleh ibunya. Tapi tidak diperbolehkan dengan petugas karena ibunya datang malam hari, melewati jam jenguk. ’’Ibunya datang ramai-ramai. Semuanya ada empat mobil, ada juga orang Cina yang datang. Karena datang malam, kita bilang besok saja. Tapi itupun khusus ibunya saja, karena orang lain kita tidak perkenankan sesuai perintah dari Kejaksaan, bahwa Haekal, hanya boleh dijenguk keluarganya saja,’’ terangnya. Dari keterangan orang itu juga, ternyata Haekal belum pernah dijenguk ayahnya.
Dari data diperoleh di Rutan, anggota DPRD Sultra, Hasan Mbou, ternyata sudah menjenguk Haekal pada hari Jumat (7/8). Ketua Partai Patriot (partai yang menjadi kendaraan Haekal melaju jadi anggota legislatif di Bombana, red) itu datang bersama delapan pengikutnya. Hal itu terbukti dari surat izin mengunjungi tahanan bernomor B-04/R.3.5/Fd.1/08/2009 yang diteken asisten tindak pidana khusus Kejati Sultra, Tumpak Simanjuntak, SH.
’’Hari jumat sebenarnya tidak ada jam besuk. Tapi karena dia membawa surat perintah dari kejaksaan, jadi kita penuhi,’’ ungkapnya.
Sampai mendekati tengah hari, hanya Haekal, yang kedatangan tamu. Sedangkan tetangga selnya, JP sama sekali tidak ada. Tapi berdasar keterangan petugas jaga, JP memang menolak untuk bertemu pembesuk selain keluarganya. ’’Katanya untuk hilangkan stress,’’ bebernya. di Rutan, JP menempati blok D kamar nomor 2, tepat bersebelahan dengan kamar Haekal.
JP, hanya mau bertemu dengan istri dan anaknya. Apalagi dengan kondisi yang sudah tidak lagi muda, JP harus bisa menahan tekanan mental atas penahanannya. Kebetulan dua orang anaknya berprofesi sebagai dokter. Jadi sambil berkunjung dua anaknya tersebut rutin mengukur tensi darah JP. ’’Pak JP rutin di tensi darahnya, oleh anaknya,’’ tukasnya

La Ode Ida Protes

Gara-gara 65 Persen Menteri Dijabat Orang Jawa SumateraJakarta, KP Kabinet belum dilantik, tapi keputusan SBY memilih menteri sudah menuai kritik tajam. SBY-Boediono dinilai membentuk kabinet yang tidak berbasis kinerja dan kompeten...

MIN Kolaka Raih Madrasah Award

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kolaka kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Kali ini Sekolah yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Tanaka, S.Ag, S.Pd, M.Pd tersebut meraih anugerah Madrasah Award 2009 yang merupakan penghargaan tertinggi bagi madrasah dalam lingkup Departemen Agama. Dalam seleksi Marasah Award 2009 tersebut MIN Kolaka meraih peringkat kedua dibawah MIN 1 Yogyakarta yang meraih peringkat pertama.

Kepala MIN Kolaka, Bapak Ahmad Tanaka mengatakan terpilihnya MIN Kolaka sebagai peraih anugerah Madrsasah Award 2009 setelah MIN Kolaka menjadi duta Sultra dengan mengirim data dan dokumen profil madrasah masing-masing.
“MIN Kolaka akhirnya masuk pada 15 besar dari 33 provinsi dan selanjutnya dikunjungi tim pusat, dan kemudian berhasil lolos dalam penilaian lima besar”
Dikatakan dalam seleksi lima besar dilakukan melalui presentasi profil madrasah masing-masing competitor dan berlangsung di kampus Universitas Islam Malang tanggal 29 Juli 2009.

Dalam prosentasi tersebut Ahmad Tanakamemaparkan judul MIN Kolaka Road To Centre of excellence atau mengubah dari madrasah terbelakang menjadi madrasah favorit kebanggan ummat . “Presentasi kami mendapat respon positif dari Akademisi Unisma selaku dewan juri. Tapi memang kita harus akui Madrasah dipulau Jawa masih lebih baik, ini wajar karena mereka lebih dulu maju, sementara MIN Kolaka baru berangkat dari Madrasah Minor, baik penampilan gedung, fasilitas maupun prestasi”.

Unsur lain yang dinilai adalah prestasi guru, kepala madrasah maupun prestasi madrasah baik lokal maupun nasional yang kesemuanya telah dimiliki MIN Kolaka.
Perkembangan MIN Kolaka juga menjadi unsur penilaian, apalagi MIN Kolaka telah memiliki perangkat lunak (software) seperti pengembangan model pembelajaran system evaluasi, hingga perangkat keras (hardware) seperti pengadaan laboratorium computer, jaringan internet dan kamera pemantau (CCTV) disetiap kelas guna memaksimalkan supervise dan hasil belajar yang kesemuanya diadakan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah.

Proses Pembentukan Kabupaten Kabaena Tersendat

Kendari, KP
Obsesi masyarakat Kabaena untuk bisa mandiri dan lepas dari Kabupaten Bombana sulit terwujud dalam waktu dekat. Masalah administrasi dan banyaknya tim-tim kecil yang mengatasnamakan panitia pemekaran kabupaten Kabaena, jadi kendala yang menghambat prosesnya.
Kehadiran tim dari Depdagri meninjau peluang Kabaena dimekarkan pada April lalu, ternyata tidak serta merta membuat dampak berarti. Kuisioner soal kemauan politik masyarakat yang dibawa tim Depdagri tersebut, sampai sekarang belum juga sampai ke Jakarta.
“Itulah yang kami sesalkan, kuisioner tersebut harusnya sudah ada di tangan Depdagri, sepekan setelah disebar dan diisi warga, tapi sampai sekarang belum juga ada kabar dan kejelasannya,” sesal Adi Marno, anggota tim tujuh penggagas Kabupaten Kabaena, kemarin.
Menurut Adi Marno, tugas penyebaran dan pengumpulan kuisioner itu dilakukan oleh tim sosialisasi pemekaran Kabaena dibentuk oleh Bupati Bombana, dipimpin Ahmad Yani, Wakil Ketua DPRD Bombana yang berasal dari Kabaena. Seharusnya, pekerjaan seperti itu bisa dituntaskan cepat.
Hanya saja, Adi Marno melihat tidak ada keseriusan lebih dari tim sosialisasi bentukan Pemkab untuk menyelesaikan tugas itu. Padahal, ada 26 orang yang bertugas di Kabaena mengurus masalah tersebut dengan tugas meminta 90 lembar isian dari satu kelurahan/desa. “Kira-kira 3000 lembar lah itu kuisioner yang harus terkumpul, tapi sampai sekarang itu belum jelas,” tukas lelaki ini. Yang ia sesalkan, tiap kali tim dari Depdagri menanyakan hal tersebut kepadanya dan dikonfirmasikan ke Ahmad Yani, selalu jawabannya sama yakni sudah tuntas.
Adi Marno menengarai, ada kepentingan politis dari penyebaran kuisioner tersebut apalagi menjelang Pilcaleg 2009 mendatang. Padahal, hal itu sangat bertentangan dengan harapan masyarakat Kabaena.
Sementara itu, Ketua Tim sosialisasi bentukan Pemkab, Ahmad Yani yang dikonfirmasi terpisah mengakui adanya tugas penyebaran kuisioner tersebut. Yani mengaku bahwa tugas itu sudah lama ia rampungkan hanya saja sampai sekarang belum dikirim ke Jakarta. “Kami masih menunggu Poleang (yang juga mengurus pemekaran-red) karena ini semua satu paket, untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta,” katanya kemarin lewat telepon selularnya.
Wakil Ketua DPRD Bombana ini menambahkan bahwa tugas membawa ke Jakarta itu bukan lagi kewenangannya tapi Asisten I Bombana, sebagai ketua tim pemekaran Kabaena dan Poleang yang dimandat Pemkab. Kata Yani, tugas penyebaran kuisioner di Kabaena sudah selesai sepekan setelah tim Depdagri turun ke Kabaena. Ia berhasil mengumpulkan 13 ribu lembar da tercepat dari daerah lainnya. Hanya saja, ia tak bisa membawa ke Jakarta sendiri karena harus bersamaan dengan daerah lain.
Sebagai referensi, potensi Kabaena untuk mekar jadi daerah otonom sendiri sangat besar apalagi didukung penuh oleh Pemkab Bombana. Hanya saja, sejak isu ini mulai bergulir, terlalu banyak pihak yang saling bersaing mengambil peran dan ingin tampil lebih di hadapan masyarakat.

Dinilai Sarat Muatan Politis
Rencana pembentukan Kabaena sebagai daerah otonom menggelinding bak bola salju yang semakin membesar. Puncaknya, Kerukunan Keluarga Besar Kabaena (KKBK) Baubau dan Buton mendeklarasikan pembentukannya, di Aula MAN Baubau, akhir pekan lalu. Namun, kegiatan tersebut mendapat sorotan dari sebagian elemen masyarakat.
Kepada koran ini, salah seorang warga Kabaena yang berdomisili di Baubau, Agustam Wijaya menuturkan, pertemuan tersebut, akal-akalan. Dikatakan, meski pemekaran tidak digembar-gemborkan, ia yakin akan terwujud. Karena, merupakan janji Gubernur Sultra Nur Alam di hadapan warga Kabaena ketika kampanye lalu.
Sementara itu, salah seorang tokoh generasi muda Kabaena yang berdomisili di Baubau, Herdiman mengatakan, sosialisasi tersebut sarat muatan politis. Dia menilai terjadi konspirasi politik antara penguasa dengan anggota DPRD Bombana asal pemilihan Kabaena. Itu semakin jelas setelah Bupati Bombana meng-SK-kan para anggota dewan tersebut sebagai Tim Sosialisasi Pemekaran. “Sejatinya tim sosialisasi tersebut harus melibatkan seluruh stake holder, tanpa harus melibatkan unsur anggota DPRD. Tapi karena untuk kepentingan politik 2009, sehingga mereka melakukan lobi untuk menjadi tim sosialisasi pemekaran sekaligus untuk mensosialisasikan diri,” pungkasnya.

Gelar Budaya Moronene Dipusatkan di Watubangga

Kolaka, KP
Gelar budaya suku Mornene berupa prosesi adat montewehi wonua akan dilaksanakan di Kecamatan Watubangga, tempatnya di lapangan sepak bola Mokole Sou, hari ini. Camat Watubangga, Hasbir Jaya Razak melalui rilisnya mengatakan, gelar budaya suku Moronene yakni montewehi wonua yang berarti penyucian negeri atau tolak bala dilaksanakan oleh suku Moronene setiap tahunnya, dengan tujuan negeri atau daerah Kecamatan Watubangga dan sekitarnya terhindar dari berbagai bala bencana. "Kegiatan ini rencananya akan dihadiri Gubernur Sultra, H. Nur Alam, Bupati Kolaka, H. Buhari Matta, Bupati Bombana, Atiku Rahman, Muspida, pejabat dan masyarakat." katanya.
Dalam acara tersebut, akan menampilka tiga prosesi adat suku Moronene, yakni montewehi wonua, mobeli wonua dengan menyembeli 1 ekor kerbau putih sebagai kurban, dan weanganga atau memenuhi nazar orang tua suku Mornene yang telah meninggal sebelum nazarnya terpenuhi. "Weanganga merupakan nazar orang tua suku Moronene yang telah meninggal dan ditebus oleh anak cucunya." kata mantan Sekcam Kabupaten Kolaka ini.
Gelar Budaya Moronene menurut Hasbir merupakan acara yang sangat positif dan perlu dilestarikan, sebab suku mornene merupakan salah satu suku tertua yang di Sulawesi tenggara.
Besarnya jumlah suku Moronene yang bermukim di Kecamatan Watubangga, membuat pihak Kecamatan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan

Kabaena di Ambang Malapetaka

Kendari, KP
Aktivitas tambang PT. Billy Indonesia di Kabaena kembali dipertanyakan Aliansi Masyarakat Kabaena Bersatu (AMKB). Mereka menilai, aktivitas pertambangan PT. Billy Indonesia ini tidak memberikan dampak posotif bagi warga setempat. Malah hanya menimbulkan keresahan dan konflik panjang di antara sesama warga. Berbagai kekurangan PT Billy Indonesia dibeberkan oleh AMKB saat berdemonstrasi di depan kantor PT. Billy Indonesia, di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kamis (24/7) lalu.
Aksi serupa, sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Namun, hingga aksi yang keempat kalinya, mereka tidak juga mendapat jawaban yang menyenagkan dari pihak PT. Billy. Untuk kelima kalinya, warga kembali berdemonstrasi di perusahaan nikel itu. Maka, pada tanggal 24 Juli lalu, tepatnya pukul 11.00, massa dalam jumlah lebih besar lagi dari aksi-aksi sebelumnya, yang tergabung dari dua kelurahan dan satu desa di Kecamatan Kabaena Timur kembali mendatangi perusahaan itu untuk mempertanyakan hak dan jaminan keselamatan mereka.
Alkautsar, Korlap, menuturkan, PT Billy yang telah mengeruk tanah di bukit Bumbuntuwele sangat merisaukan warga di sekitar Desa Lambale, Dongkala dan Tapuhaka. Menurutnya, aktivitas perusahaan ini membawa kerusakan hutan di bukit itu, yang menimbulkan kelangkaan air minum karena keringnya sumber mata air di bukit tersebut. "Tahun 2007 lalu, warga kekurangan air bersih karena sumber mata air dari Bumbuntuwele mulai dangkal," katanya.
Dalam orasinya, Alkautsar menjelaskan, banyaknya lumpur warna merah di pinggir laut akibat sedimentasi dari bukit itu menyebabkan ratusan hektar budidaya rumput laut di Kelurahan Lambale dan Desa Tapuhaka rusak. Akibatnya, banyak petani rumput laut gulung tikar karena menanggung rugi.
Selain jaminan keselamatan, massa juga menuntut jaminan kesejahteraan baik karyawan maupun warga di semua desa se-kecamatan Kabaena Timur. Mereka menilai, aktivitas PT. Billy ini bukan hanya dirasakan oleh mereka yang lahannya tergusur, tetapi akan dirasakan oleh seluruh warga di kecamatan itu.
Dalam demonstrasi ini, AMKB juga menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana dan Camat Kabaena Timur untuk bertanggung jawab terhadap munculnya keresahan dan konflik sosial yang muncul akibat adanya PT. Billy di kecamatan itu. Mereka juga meminta kepada pihak Pemkab untuk tidak memberikan ijin pertambangan dalam bentuk apapun kepada semua perusahaan yang ingin menambang di kecamatan itu. Masa juga menuntut PT. Billy untuk bertanggung jawab atas kerusakan mata air mereka di Bkit Bumbuntuwele termasuk mengembalikan kerugian para petani rumput laut daerah ini. Untuk itu mereka meminta kepada perusahaan itu untuk tidak lagi meneruskan aktivitas pengerukan tanah di bukit tersebut.
Aspirasi massa ini diterima langsung oleh Ditomy Lasimon, Direktur PT. Billy Indonesia. Dalam kesempatan itu, Distomi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan aktivitas pengerukan tanah di Bukit Bumbuntuwele. Katanya, perusahaannya sudah mendapatkan ijin dari Pemkab Bombana, dalam hal ini Bupati Bomabana, Atikurahman. "Kalau mau minta kami berhenti, silahkan minta ke Bupati Bombana, karena kami hanya mengambil hak kami," katanya.
Sedangkan persoalan jaminan keselamatan dan kesejahteraan penduduk, dia berjanji akan mengusahakan hal itu, namun terlebih dahulu dirinya harus berkonsultasi dengan komisarisnya yang berada di Jakarta. "Untuk hal ini, saya minta waktu untuk berkonsultasi dengan pimpinan saya di Jakarta," ujarnya.
Merasa aspirasinya tidak memberi hasil yang memuaskan, massa mulai memboikot jalan pertambagan perusahaan itu, dengan cara tidak membiarkan kendaraan pengangkut bahan galian nikel lewat di jalan itu. Merasa aktivitasnya terganggu, sejumlah security perusahaan tersebut coba menggeser massa dengan gertakan dan teriakan. Akibatnya, tensi pendemo mulai naik dan melakukan perlawanan. Melihat kejadian tersebut, pihak Polsek Kabaena Timur yang dibantu oleh personil Polres Bombana mulai menenangkan massa, namun hal itu tidak digubris oleh massa, akibatnya aktivitas perusahaan itu lumpuh total.
Melihat kejadian ini, barulah pihak PT. Billy mulai mangadakan pendekatan dengan massa. Mereka akhirnya sepakat untuk menunggu hasil konsultasi internal perusahaan itu dengan Pemkab Bombana. Tanggal 29 Juli nanti, PT. Billy berjanji akan memberikan jawaban, baik itu tuntutan mengenai jaminan keselamatan dan kesejahteraan warga, maupun kejelasan tentang kelanjutan penambangan di Bukit Bumbuntuwele. Walau mendapat jawaban yang tidak memuaskan, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Penegerian Madrasah Tahun 2009

Sepanjang tahun 2009 ini jumlah madrasah swasta yang telah dinegerikan sebanyak 26 madrasah swasta telah dinegerikan yaitu 6 MAN, 16 MTsN dan 4 MIN, berikut ini adalah madrasah-madrasah yang dinegerikan :
1. MAN Togo Binongko - Wakatobi
2. MAN Laburunci - Buton
3. MAN Buke - Konsel
4. MAN Kasipute - Bombana
5. MAN Teomokole - Bombana
6. MAN Siompu - Buton
7. MTsN Molona - Buton
8. MTsN Biwinapada - Buton
9. MTsN Lampeapi - Konawe
10.MTsN Andoolo Utama - Konsel
11.MTsN Waliko - Buton
12.MTsN Tirongkotua - Bombana
13.MTsN Lasalimu - Buton
14.MTsN Bahari - Buton
15.MTsN Bola - Buton
16.MTsN Wakalambe - Buton
17,MTsN Kancinaa - Buton
18.MTsN Mawasangka - Buton
19.MTsN Lalembuu - Konsel
20.MTsN Lambai - Kolut
21.MTsN Dongkala - Bombana
22.MTsN Tomia - Wakatobi
23.MIN Pasarwajo - Buton
24.MIN Kolese - Bau-Bau
25.MIN Poleang Barat - Bombana
26.MIN Mawasangka Tengah - Buton

Atikurahman Enam Kali Abaikan Gubernur

Kendari, KP
Wibawa Nur Alam sebagai pengendali pemerintahan di antero provinsi ini dipandang sebelah mata oleh Bupati Bombana, Atikurahman. Dalam registrasi surat keluar yang diterbitkan, tercatat sudah enam kali Gubernur Sultra itu melayangkan panggilan kepada Atikurahman untuk mengikuti rapat koordinasi. Alih-alih datang, Atiku hanya mengutus Sekab Bombana, Effendi Kube untuk mewakilinya.
Padahal banyak hal yang ingin didengarkan Nur Alam dari Bombana-1 itu terkait sederet masalah di tanah emas tersebut, termasuk perselisihan antara investor dan masyarakat terkait penyerobotan tanah. Tindakan nonkooperatif Atikurrahman itu kian menambah rasa kesal gubernur. Saat rapat koordinasi tertutup antara Pemprov dan Pemkab Bombana mengenai pertambangan beberapa waktu lalu, Nur Alam pun tak dapat lagi menyembunyikan ''kemurkaannya'' karena Atikurahman selalu mendelegasikan panggilan rapatnya. "Saat itu Pak Gubernur menegur bupati Bombana melalui Sekabnya. Katanya, rapat kali ini adalah rapat untuk mengambil keputusan akhir, seharusnya bukan Sekab yang datang," ujar Karo Humas Pemprov, Eddy Hidayatullah, kemarin.
Eddy mengaku, gubernur sebenarnya sangat antusias untuk mnyelesaikan segala persoalan pertambangan di Sultra, terkhusus di Bombana. '' Karena itu Gubernur selalu mengundang bupati dalam rapat untuk mensinkronkan program antara Pemrov dan Pemkab," tukasnya.

Pramuka menciptakan Generasi tahan Banting

440 Penegak Ikut Perkempi

Kasipute, KP
Jelang perhelatan perkemahan putri nasional (Perkempinas) di Baubau Juli mendatang, kwartir cabang Bombana mulai mempersiapkan diri. Salah satu yang dilakukan adalah menggelar perkemahan putri (Perkempi) yang diikuti 440 penegak dari 22 kecamatan di kabupaten Bombana. Perkempi kwartir cabang Bombana dibuka Wakil Bupati Bombana, Subhan Tambera, hari ini. Kegiatan di Bumi Perkemahan Niranuang, Kelurahan Lameroro itu akan berlangsung hingga 28 Juni nanti. Ketika meninjau lokasi perkemahan putri siang kemarin, Subhan mengatakan, selain sebagai agenda rutin Kwarcab, Perkempi ini sekaligus ajang seleksi Perkempinas di Baubau, 16 Juli nanti. Ditempat yang sama Ketua Panitia Perkempi, Anisa Sri Prihatin mengatakan, perkemahan tingkat kabupaten ini diikuti oleh pelajar-pelajar putri tingkat SMA di 22 kecamatan. "Masing-masing kecamatan mengutus 22 pesertanya," kata Anisa Sri Prihatin. Sekretaris Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Bombana itu menambahkan, selama empat hari dihelat, ratusan penegak putri akan mengikuti berbagai materi dan kegiatan. Diantaranya, bakti sosial, penyuluhan narkotika, HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anjang sana, serta penghijauan di kawasan perkantoran. Selain itu ada juga kegiatan teknik-teknik kepramukaan.

Pilkada Bombana 2010

Abdi Target Jadi Wabup Bombana

Rumbia, Kepres-Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bombana akan dihelat pada 2010 mendatang. Terkait hal ini beberapa kandidat yang mempunyai ambisi menjadi Bupati maupun Wakil Bupati Bombana telah berusaha melakukan pengenelan dan pendekatan terhadap masyarakat di daerah yang memiliki tambang emas ini baik dalam bentuk baliho maupun langsung terjun kerumah-rumah masyarakat.

Dimana salah satunya warga Bombana yang berkeinginan untuk maju memperebutkan kursi kosong dua Bombana pada 2010 mendatang adalah Abdi,S.Pd,M.Pd. Dimana laki-laki kelahiran Masaloka Kabupaten Bombana pada 31 Desember 1970 lalu ini mempunyai tekad kuat untuk membangun daerah kelahirannya.

Pria yang merupakan alumni SMPN 1 Kasipute tersebut pada awal 2010 mendatang dipastikan akan meraih gelar doktornya disalah satu perguruan tinggi di Makassar dan sekarang ini menjalani pekerjaan sebagai salah satu pejabat eselon III di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantaeng Sulsel.

Keinginan ia untuk maju sebagai salah satu calon Wakil Bupati Bombana selain untuk memperbaiki tatanan pemerintahan di Bombana juga didorong keinginan kuat untuk lebih memajukan Bombana kedepannya nanti.

Menurut ia, dalam memperbaiki pengelolaan pemerintahan di Bombana diperlukan adanya tatanan yang serius berdasarkan norma, tata aturan dalam good governance, implementasi etika pemerintahan secara konsisten pada seluruh level dan jajarannya serta SDM aparatur yang harus dikembangkan. Terkait dengan deposit tambang emas yang ada di bumi Bombana, kata ia, pengelolaannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya terutama dalam memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan dampak social dimasyarakat Bombana sehingga keberadaan tambang emas diharapkan dapat memberikan peningkatan taraf hidup terhadap masyarakat setempat dan sebaliknya masyarakat tidak hidup dalam jurang kemiskinan.

Demikian halnya dengan potensi sumber daya alam laut yang dimiliki Bombana, menurut Abdi, mesti dikembangkan dan diberdayakan khususnya ikan dan rumput laut didaerah pesisir laut harus ditingkatkan dan lebih dieksplorasi lagi untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Begitu juga dalam hal pengembangan sector pariwisata di Bombana harus ditingkatkan, mengingat keragaman budaya dan potensi alam Bombana sangat mendukung dan mempesona.

Yang paling utama, lanjut pria berdarah Bugis ini adalah religiusitas masyarakat dalam rangka peningkatan iman dan ketaqwaan mesti trus di bina agar keharmonisan beragama tetap terjaga. "Sektor pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi tanggungjawab penuh pemerintah agar kebodohan dan buta aksara serta gizi buruk dapat semakin berkurang," tutur alumni SDN Masaloka ini.

sumber : Kendari ekspress

KUDETA Bombana Apresiasi Kajati

Selain mendapat desakan dalam berbagai bentuk demonstrasi, ternyata komitmen Kejati Sultra dalam penegakan supremasi hukum di Sultra, khususnya di Kabupaten Bombana, mendapat apresiasi. Senin (12/10/09) kemarin,

Komite untuk Demokrasi Keadilan dan Transparan Anggaran (KUDETA) Bombana, menyampaikan apresiasinya melalui aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra.

Menurut massa yang tergbung dalam Kudeta ini, tindakan menahan Haikal Atikurahman dan yang lainnya terkait perkara korupsi, patut diacungi jempol.

Kendatipun demikian, KUDETA juga mengharapkan investigasi penyidikan perkara korupsi APBD harus dilakukan pada semua SKPD di Bombana. Mengingat, penyimpangan keuangan daerah diduga melibatkan banyak pejabat setempat. "Kami dari Komite untuk Demokrasi Keadilan dan Transparan Anggaran Bombana yakin masih banyak pejabat di Bombana yang terlibat korupsi, sehingga penyidikan harus melibatkan SKPD. Jangan sampai penyidik terkesan tebang pilih sehingga pejabat yang terlibat masih duduk tenang," ungkap Risman, dalam aksinya, kemarin.

Mengggapi hal tersebut, Asintel Kejati Suleman Hadjarati menerima para demonstran di ruang Humas, secara tertutup. Namun kepada wartawan Suleman Hadjarati menjelaskan perkara Bombana masih berjalan. "Izin pemeriksaan Bupati Bombana belum turun, namun kita tetap intens mempertanyakan hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami selaku penegak hukum. Dan kami akan melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang ada. Kalau tidak, berarti melawan hukum," kata Suleman Hadjarati.

Suleman Hadjarati pun mengatakan, terkait perkara Bombana, Sampai saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti atau petunjuk awal. "Kalau ada alat bukti yang mendukung, siapapun akan kami proses, termasuk di dalamnya Kadis Pertambangan ataupun pejabat eselon II lainnya. Tim penyidik tidak akan segan-segan memanggil mereka yang diduga bertanggung jawab dari kasus tersebut,' tandasnya.

Keluarga Sekab Bombana Merasa Terpojok

Keluarga besar Sekretaris Kabupaten (Sekab) Bombana, Drs H Idrus Effendi Kube, MSi merasa sangat dipojokkan atas ditetapkannya menjadi tersangka dugaan korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan dana penerimaan,

pendapatan kartu izin masuk pertambangan dan iuran tetap pertambangan Kabupaten Bombana tahun 2008.

Salah seorang anggota keluarga besar H Idrus Effendy Kube, Laode Muhammad Arif SE kepada wartawan koran ini di Kendari, Senin kemarin (12/10) mengungkapkan, pihak keluarga besar Sekab Bombana tidak menerima penetapan H Idrus Effendy Kube menjadi tersangka dugaan korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan dana izin masuk ke lokasi tambang di Bombana.

Anggota keluarga H Idrus Effendi Kube yang juga Ketua Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Bombana ini, menilai ada nuansa politis di balik kasus ini karena menurut rencana H Idrus akan maju menjadi calon Bupati Bombana pasca periode Bupati Bombana, H Atikurrahman, sehingga ada oknum-oknum tertentu yang bermaksud untuk menjatuhkan keluarganya.

"Pak H Idrus (Sekab Bombana, red) hingga saat ini belum diperiksa, justru sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kalau menurut saya sebaiknya beliau diperiksa dulu supaya informasi dan data-data tambahan soal dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya lebih akurat dan terkesan tidak subyektif," pintanya.

Laode Muhammad Arif menyebutkan, Slamet Rigay sebagai Ketua Tim Penertiban Tambang Kabupaten Bombana dan Abdul Mansyur Mannu SE sebagai Bendahara seharusnya lebih berkompeten dan bertanggung jawab langsung atas penggunaan dana penerimaan izin masuk pertambangan, namun sayangnya mereka belum juga diperiksa.

Menurut Muhammad Arif, dana yang terkumpul dari kartu izin masuk lokasi tambang mencapai Rp 4,1 miliar. Dari jumlah tersebut sebagian sudah dialokasikan untuk biaya operasional penertiban di lokasi tambang dan pembelian 20 unit sepeda motor sebagai kendaraan operasional yang mencapai Rp 3,1 miliar, sisanya dimasukkan ke kas negara sebesar Rp 1 miliar dan masih ada yang dipinjamkan untuk penyelesaian rumah jabatan Wakil Bupati Bombana.

"Sebenarnya pengalokasian/penggunaan dana tersebut sesuai dengan SK Bupati Bombana yang menyebutkan 50 persen dari hasil pengutan di lokasi tambang digunakan untuk dana operasional dan 50 persen lainnya dimasukkan ke kas negara," katanya tanpa menyebutkan nomor SK yang dimaksud. "Nomor SK-nya saya lupa, pokoknya ada SK-nya dari Bupati Bombana," kilahnya.DUL

Sumbeeer : Kendari Ekspress

Butiran Emas Ada Juga di Watu Mokala

Setelah penemuan kawasan bertabur butiran emas di Desa Bomba-bomba Kecamatan Tinanggea beberapa waktu lalu, kini warga kembali menemukan unsur logam murni serupa di sungai Watu Mokala, Kecamatan Andoolo. Penemuan itu pun membuat heboh suasana dan warga langsung ''berekspansi'' ke lokasi itu. Ihwal penemuan zona emas diketahui bermula saat Jamal, warga Kecamatan Benua usai memancing ikan di sungai Watu Mokala. Ketika itu Ia hendak mandi dan iseng menggali pasir untuk di dilang menggunakan gayung. Beberapa saat kemudian bermunculan butiran kuning yang diduganya emas. " Saat itu langsung menyuruh adiknya mengambil wajan dan sekop. Mereka lalu mendulang dan menemukan butiran-butiran emas di sungai yang biasa digunakan tempat mandi dan mencuci oleh warga setempat," ujar Kepala Desa Watumokala, M Yusuf saat ditemui akhir pekan lalu.
Yusuf mengatakan, setelah mendulang dan mendapat emas, Jamal dan adiknya menyebarkan informasi kepada warga jika menemukan emas di sungai itu. Dalam hitungan jam, sungai Watumokala langsung dibanjiri warga untuk mendulang. " Pertama kali ditemukan itu hari Jumat sekitar jam 11. Saat itu saya baru pulang dari masjid dan dilaporkan bahwa ada warga yang mendulang emas. Setelah saya cek, memang benar," katanya.
Hanya saja, temuan emas di sungai Watumokala yang berada di perbatasan Kecamatan Andoolo dan Benua tersebut tidak langsung disampaikan secara luas. Warga masih meragukan jika di kawasan itu benar-benar mengandung emas. " Di sungai itu tempat biasa warga mencuci pakaian, terutama yang datang setelah mendulang emas di Bombana. Pernah juga ada mesin dulang yang dicuci di tempat itu beberapa bulan lalu. Jangan sampai hanya butiran-butiran emas dari pakaian dan selang serta mesin yang dicuci itu tertinggal di sungai ini," tandas Yusuf di amini warga lainnya.
Camat Andoolo, Budi Yuliarto didampingi Kapolsek, Iptu H. Nuruddin yang ditemui di lokasi penemuan emas membenarkan, bila aktivitas pencarian emas di sungai telah dilakukan warga setempat. "Sejak pagi saya bersama Kapolsek sudah di tempat ini melihat langsung kegiatan warga yang mencari emas. Hanya saja hasilnya masih sangat kecil,"ujarnya saat ditemui akhir pekan lalu.
Untuk memastikan bahwa butiran kuning yang diperoleh warga dari hasil dulangan di sungai Watumokala itu, Camat Andoolo mengambil sampel untuk kemudian dilaporkan di Dinas Pertambangan dan Energi Konsel untuk kemudian diuji. " Ini hasil dulangan warga yang saya beli untuk kemudian dilaporkan di Pemerintah Kabupaten. Kalau dilihat berdasarkan pengalaman warga yang sudah sering menambang di Bombana, butiran kuning di sungai Watumokala adalah emas," kata Budi sambil menunjukkan butiran emas yang dibeli dari warganya itu

Dewan baru harapan baru masyarakat Bombana

Dewan Bombana Dilantik Tanpa Haikal

* Sejumlah Jaksa Sibuk Mondar-Mandir
Baubau, Kepres - Pelantikan anggota DPRD Bombana periode 2009-2014 berlangsung di eks gedung kantor DPRD Buton, di Kota Baubau, kemarin, Kamis (1/10), sekitar pukul 15.30 wita. Namun, suasana pelantikan sedikit berbeda dari suasana pelantikan anggota DPRD Buton yang digelar beberapa jam sebelumnya.

Pelantikan anggota DPRD Buton nampak biasa-biasa saja. Sejumlah jaksa tidak nampak berkeliaran. Namun, setelah siang hari, setelah putra Bupati Bombana, Andi Muh Haikal yang kini menjadi tersangka dikabarkan akan dilantik, jaksa nampak sibuk mengecek kebenaran itu.

Sejumlah mobil yang mengantar tamu undangan, semua diminta menurunkan kaca mobil. Entah apa maksud penurunan kaca itu. Namun, penurunan kaca itu seakan memberikan makna bahwa jaksa sedang mencari sesuatu.

Kabar terkait Haikal akan dilantik rupanya hanya isu. Sampai pengucapan sumpah janji anggota DPRD Bombana periode 2009-2014, Haikal tidak juga hadir. Terpaksa, hanya 24 orang anggota DPRD Bombana yang dilantik, minus Haikal. Pengambilan sumpah janji anggota DPRD Bombana dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Mega Boeana SH atas nama Mahkamah Agung.

Menariknya, meskipun Haikal batal menghadiri pelantikan anggota DPRD Bombana, tersangka kasus korupsi itu tetap masuk dalam daftar surat keputusan Gubernur Sultra sebagai anggota DPRD Bombana. Surat keputusan itu bernomor 500/2009 yang mencatumkan nama-nama 25 anggota DPRD Bombana, termasuk Haikal.

Usai pengambilan sumpah janji, dilangsungkan dengan pemilihan pimpinan sementara DPRD Bombana. Dalam surat edaran Mendagri, nama Andi Ardin terpilih sebagai ketua sementara dan Drs Rasyid sebagai wakil ketua sementara DPRD Bombana.